Pers Relase

Pernyataan Sikap the Wahid Institute
terkait Kasus Kekerasan terhadapLKiS,Thowik,Irsyad Manji, dan Salihara

"Pemerintah Sengaja Membiarkan Kekerasan Terjadi Berulang-Ulang"

Selang beberapa hari, aksi intimidasi dan kekerasan di negeri ini terjadi berkali-kali tanpa proses penegakan hukum berarti. Aksi premanisme kembali dialami Pusat Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKiS), Yogyakarta, Rabu malam (9/5). Diskusi yang menghadirkan Irshad Manji asal Kanada  di kantor LKiS di Jalan Pura 203 Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dihentikan paksa Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Mereka merangsek masuk, membanting beberapa kursi dan piring yang berada di pendopo. Sejumlah bangunan dirusak. Dikabarkan sekitar enam orang juga luka-luka.

Pagi hari sebelumnya, Rektor UGM memutuskan membatalkan acara yang juga menghadirkan Irsyad Manji karena desakan kelompok-kelompok yang keberatan, termasuk desakan pihak kepolisian setempat. Sebelumnya, Jumat malam (4/5) massa FPI juga meluruk Teater Salihara, Pasar Minggu, untuk membubarkan diskusi dengan narasumber asal Kanada, Irsyad Manji.

Dua hari sesudah itu, kekerasan dialami Tantowi Anwari, aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) saat meliput peristiwa pelarangan ibadat terhadap jemaat HKBP Filadelfia di Tambun Bekasi, Minggu (6/5). Thowik yang menggunakan kaos bertuliskan "Melawan Tirani Mayoritas" diseret paksa oleh massa yang menolak acara kebaktian.

Terkait kekerasan beruntun ini, the Wahid Institute, Jakarta, menyampaikan dengan tegas hal-hal sebagai berikut:

1.  Mengutuk keras tindak kekerasan dan premanisme yang dilakukan orang-orangyang mengaku mengatasnamakan Islam. Sangat jelas bukti bahwa aksi-aksi tersebut bukanlah aksi agama melainkan aksi premanisme dengan kekerasan dan intimidasi sebagai cara utama.

2.  Menyayangkan rendahnya profesionalisme aparat kepolisian dalam menangani aksi-aksi kekerasan oleh kelompok kekerasan dengan dalih agama seperti tergambar dalam dua kasus tersebut. Kepolisian tidak bisa melindungi warga dari aksi kekerasan alih-alih membiarkan mereka jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum. Kepolisian tampak membiarkan kekerasan ini terjadi berulang-ulang.

3.  Mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bertindak tegas dan tidak membiarkan kekerasan ini terjadi berulang-ulang. Melihat eskalasi kekerasan, tampak sekali pemerintah gagal dan tunduk pada aksi-aksi premanisme. Ini terjadi sebagai buah dari sikap pemerintah yang membiarkan kekerasan semacam ini terjadi berulang-ulang. Kekerasan ini membuktikan bahwa kelompok minoritas, pegiat hak asasi manusia, dan warga negara, betul-betul terancam, tidak hanya dari masyarakat intoleran, tapi jugapembiaran negara. Sangat besar kemungkinan kekerasan semacam ini terjadi lagi di tempat-tempat lain. Kejadian semacam ini sudah barang tentu kejadian memperburuk citra Indonesia dalam hal penegakan hukum.

4.  Mendesak Kapolri memeriksa bawahannya yang bertanggung jawab langsung dalam kasus-kasus kekerasan tersebut. Mereka yang bertanggung jawab mesti diperiksadan menjatuhkan sanksi yang tegas karena pelanggaran prosedur dan etika kepolisian.

5.  Menghimbau masyarakat untuk selalu mengedepankan dialog dan toleransi serta menghindari aksi-aksi kekerasan. Menolak dukungan terhadap aksi-aksi kelompok-kelompok yang hobi melakukan kekerasan adalah bentuk konkrit membangun Indonesia yang toleran dan damai.

Jakarta, Kamis 10 Mei 2012

Direktur The Wahid Institute
Yenny Zannuba Wahid

____
the Wahid Institute
Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia
Phone : +62 21-3928233, 3145671 Fax : +62 21-3928250
[e] info@wahidinstitute.org