Menteri Agama, sebagai aktor yang memasung kebebasan pemikiran, sepertinya belum mempunyai pemahaman yang utuh terhadap ajaran agamanya.

Panduan mengidentifikasi aliran sesat ini bukan fatwa keagamaan...Panduan ini harus dilihat sebagai pendapat (opini) biasa yang tidak ada kaitan transedensinya.

Politisi pada masa itu merasa perlu mengontrol pemimpin agama dengan memposisikan mereka dalam striktur kekuasaan.

Negara yang semestinya memberikan perlindungan kepada warga negara justru ikut-ikutan mengintervensi.

Perkara merobohkan tak sesulit usaha membangun.