Adanya kepemilikan saham oleh pejabat negara tentu saja menciptakan potensi adanya konflik kepentingan.

KB dimaknai oleh NU sebagai pengaturan kelahiran, bukan pembatasan kelahiran sebagaimana diyakini sebagian kalangan.

Konstitusi nyata-nyata memberikan jaminan kebebasan bagi seluruh warga negara untuk bertindak/ berbuat dan berkumpul.

Buku ini sesungguhnya merupakan bagian kedua dari sebuah trilogi ambisius yang mau melacak dan memerikan proses Islamisasi Jawa sejak abad XIV sampai sekarang.