Martin van Bruiennessen menilai, sepeninggal KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ahmad Syafi’i Maarif dari pucuk pimpinan dua Ormas terbesar NU dan Muhammadiyyah, masa depan pemikiran Islam moderat di Indonesia kian suram. Apa yang menimpa Ahmadiyyah, Yusman Roy, dan sebagainya, menjadi bukti sahih pandangan ini. Selain itu, kembali munculnya kasus-kasus itu menunjukkan, kebebasan untuk menganut suatu kepercayaan kian terancam.

Demikian salah satu point yang disampaikan Dosen Universitas Utrecht, Belanda itu pada diskusi Refleksi Gerakan Muslim Moderat, di Kantor Wahid Institute Jl. Duren Tiga Raya No. 4 Kalibata Jakarta, Selasa (12/7/05) petang. Selain Martin, diskusi itu antara lain dihadiri Abdul Moqsith Ghazali (WI), Lies Marcoes Nasir (TAF), Novriantoni Kahar (JIL), Khamami Zada (Lakpesdam NU), Imdadun Rakhmat (Lakpesdam NU), Masykur Maskub (Lakpesdam NU), Trisno S. Sutanto (MADIA) dan Ahmad Baso (LT TNU).

“Saya kira mayoritas orang Indonesia masih pro kebebasan daripada anti kebebasan. Tetapi karena yang anti kebebasan lebih terorganisir rapi, satu kelompok kecilpun bisa meniadakan Muktamar Ahmadiyyah, bisa melarang aliran sesat dan sebagainya,” tambah Martin.

Senada dengan Martin, Abdul Moqsith Ghazali menyatakan kini NU dan Muhammadiyah banyak mendapat kritik, karena bergerak semakin kepada tindakan-tindakan politik pragmatis dan kurang memikirkan masa depan pemikiran Islam moderat.

“Terlebih ketika Hasyim Muzadi yang memiliki hasrat politik lumayan tinggi memegang NU dan Din Syamsuddin sebagai ketua baru Muhammadiyyah,” ujar Moqsith.

Selain itu, kata Moqsith seperti ada upya pembersihan terhadap pemikir-pemikir progresif di dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Di NU, misalnya, kini PBNU dan Lakpesdam dibersihkan hampir secara sempurna dari seluruh pemikir-pemikir muda NU yang progresif.

“Orang-orang seperti Ulil, Syafiq dan lain-lain, sama sekali tidak masuk dalam struktur Lakpesdam,” imbuh Moqsith.

Moqsith kemudian mengaitkan fenomena yang terjadi di NU ini dengan Muhammadiyah. Menurut Moqsith, indikasi marginalisasi pemikir progresif di lingkungan Muhammadiyah juga nyata sekali.

“Kita dapat melihat, orang-orang seperti Amin Abdullah dan Abdul Munir Mulkhan tidak masuk dalam komposisi 13 pengurus Muhammadiyah, karena dua orang ini dianggap membawa arus liberalisme di lingkungan Muhammadiyah. Kalau itu berimbas ke bawah, kelompok JIMM otomatis tidak bisa masuk struktural organisasi sosial kemasyarakatan ini,” tegas Moqsith.

Karenanya, Moqsith menawarkan kaum muda NU maupun Muhammadiyah untuk mencari entitas lain di luar kedua Ormas itu. Moqsith mencontohkan apa yang pernah dirintis oleh Muktamar Warga NU di Ciwaringin Cirebon.

“Itu saya kira modal sosial bagi kita untuk melakukan gerakan lain di lingkungan anak-anak muda NU. Tanpa tokoh-tokoh yang diterima secara besar seperti Gus Dur, Hasyim, Kiai Sahal dan sebagainya, ternyata anak-anak muda NU bisa mengkriya satu entitas atau otoritas lain di luar tokoh-tokoh besar itu. Ternyata itu sukses,” tegas Moqsith.

Karena itu, menurut Moqsith, pemikir-pemikir muda muslim tidak bisa terlalu lama berpatronase kepada tokoh-tokoh besar itu dan harus segera menciptakan lembaga-lembaga lain.

“Pemikiran hasil refleksi bersama yang secara berseri diselenggarakan oleh Wahid Institute, adalah menginstitusionalisasi pikiran-pikiran Gus Dur yang berserakan di mana-mana itu dalam satu wadah refleksi bersama,” lanjut Moqsith.

Sedikit Hati-hati
Pada kesempatan itu, Martin van Bruinessen yang menjadi ‘bintang’ pada diskusi itu menyatakan, terkait terma liberal yang dikaitkan dengan Islam, dirinya sedikit hati-hati.

“Dari dulu, dengan kata liberal itu saya sedikit hati-hati, karena liberal maknanya terlalu banyak,” tegas Martin.

Untuk itu, Martin lebih cenderung berbicara tentang Islam progresif yang berarti satu sikap tentang kemasyarakatan.

“Progresif itu ada pembelaan terhadap yang lemah. Progresif menginginkan perubahan, peduli dan perhatian pada masyarakat secara fair dan lebih menerima perbedaan,” jelas Martin.

Trisno S. Sutanto dari MADIA yang terlibat pendirian JIL, Jaringan Islam Emansipatoris, Islam Pribumi, Islam Progresif, Islam Post-Kolonial dan sebagainya, menilai terma-terma itu hanya strategi untuk “ada” saja, bukan sebuah ideologi yang harus ketat.

Karenanya, jika ada yang menyeret istilah liberal itu sampai pada persoalan ideologis, Trisno menganggap hal itu terlalu serius.

(Transkrip diskusi lengkap lihat halaman berikut)