Surabaya, wahidinstitute.org
Dosen Fakultas Adab Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Abd A’la, dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, Sabtu (17/05/2008).

Pria kelahiran Sumenep, 5 September 1957, ini menyampaikan pidato pengukuhan bertema Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan.

Dalam pidatonya, Abd A’la menyatakan, keterpengaruhan kaum Padri dengan ajaran Wahabi nyaris tidak bisa diragukan lagi. Misalnya, keduanya menganggap tarekat dan ajarannya sebagai kesesatan. Kaum Padri menilai Tarekat Shattariyyah di Minangkabau telah mengajarkan praktik-praktik keagamaan yang bid’ah, khurafat dan bertentangan dengan Islam.

“Karena itu harus diluruskan, atau bahkan jika diperlukan, diperangi dengan jalan kekerasan,” tulis lulusan S1 Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya (1977) ini.

Alumni S2 (1996) dan S3 (1999) Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah ini, menilai kaum Padri berusaha melakukan purifikasi keagamaan sesuai prinsip yang mereka anut. Mereka tidak hanya akan meluruskan ritual keagamaan yang dianggap tidak sesuai, tapi juga akan menghapuskannya melalui cara mereka sendiri.

Menurut penelitian A’la, ajaran kaum Padri yang rigid itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman keagamaan mereka yang literal-skripturalis. Bahkan Tuanku Imam Bonjol sebagai pemuka kaum Padri tetap menghalalkan perbudakan, karena teks tentang perbudakaan memang ditemukan dalam Islam.

Yang A’la sayangkan, apa yang dikembangkan kaum Padri tidak berhenti pada tataran diskursus, melainkan diiringi aksi di lapangan. Dalam melakukan tindakan atas nama agama itu, mereka terperangkap dalam fundamentalisme radikal yang berujung pada kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda. Dan kekerasan itu, dilakukan pada tiga aras: kultural, struktural dan langsung.

Kekerasan kultural misalya, dibuktikan melalui konsepsi mereka tentang kafir, penyesatan dan sebagainya. Melalui konsep ini, mereka mengembangkan kekerasan struktural dengan memarginalisasi kelompok masyarakat yang tidak sesuai dan tidak mengikuti ajaran mereka. Kekerasan ini lantas diikuti oleh kekerasan langsung berupa pengepungan dan pembunuhan.

“Semua itu, eksplisit atau implisit, didasarkan pada ajaran agama. Jadi, kekerasan mereka muncul dari radikalisme keberagamaan,” simpul Asisten Drektur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel (2005-sekarang) ini.

A’la mencontohkan, salah satu kekerasan langsung itu dialami keluarga Kerajaan Pagaruyung, Tanah Tidar. Kerajaan yang telah memeluk Islam sejak abak ke-16 ini diserang kaum Padri pada 1908. Tragedi ini, bermula dari pertengkaran antara kaum Padri dengan kaum adat yang diwakili raja dan pembesar Kerajaan Pagaruyung.

Tuanku Lelo, seorang tokoh Padri dari Tapanuli Selatan, menuduh beberapa orang dari keluarga raja seperti Tuanku Rajo Naro, Tuanku di Talang dan seorang putera raja lainnya tidak menjalankan akidah Islam secara benar dan bahkan dianggap kafir.

“Karena itu harus dibunuh. Pembantaian massal pun terjadi, sehingga semua rombongan raja beserta pembantu raja dan para penghulu lainnya terbunuh,” ungkap A’la.

Menurut penelitian A’la, tragedi serupa terulang pada 1815. Di bawah kepemimpinan Tuanku Lintau, kaum Padri membunuh hampir seluruh keluarga kerajaan. Akhirnya Istana Pagaruyung yang bernama Istano si Linduang Bulan itu terbakar dan nyaris hancur. Tidak hanya keluarga kerajaan, kekerasan kaum Padri juga mengarah pada siapapun yang tidak mengikuti ajaran mereka, termasuk keluarga dan kerabat yang tidak mau mengikuti mereka.

Apa yang menyebabkan kaum Padri menjadi radikal? Selain pemahaman keagamaan yang leteralis-skripturalis, tulis A’la, juga karena keinginan mereka untuk mereformasi masyarakat melalui politik kekuasaan. Karenanya, fundamentalisme dan radikalisme nyaris tidak bisa dipisahkan.

“Radikalisme muncul dan dikembangkan di atas keberagamaan yang fundamentalis,” simpul A’la.

Namun demikian, A’la mengingatkan, kendati antara Padri dan Wahabi ada benang merah, kita tidak seharusnya melakukan generalisasi apalagi simplifikasi bahwa gerakan Padri adalah gerakan Wahabi itu sendiri. Ini karena masing-masing gerakan memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Lebih tidak tepat lagi, imbuhnya, jika gerakan Padri dianggap sebagai representasi seluruh radikalisme. “Lebih naif lagi jika itu dipahami sebagai gerakan seluruh umat Islam,” tegasnya.

Yang jelas, tulisnya, radikalisme dengan kekerasan senantiasa mengancam eksistensi kemanusiaan. Namun ia mengingatkan, kekerasan ini tidak bisa dihadapi melalui kekerasan pula. Dengan segera kembali pada moralitas luhur yang kita anut masing-masing lah ia bisa dilawan.

“Di atas semua itu, agama harus dilepaskan dari politik kekuasaan dan dijadikan alat justifikasi. Agama perlu dikembalikan pada eksistensinya sebagai sumber moralitas luhur. Melalui pendekatan moral ini, langit harapan akan tampak lebih cerah,” harap A’la.

Karenanya, A’la mengakui, apa yang ditelisiknya ini bukan untuk menghukumi kaum Padri, melainkan untuk mendiskusikan radikalisme mereka dan mengungkapkan hubungan antara kekuasaan dan agama yang membentuk radikalisme mereka. “Setelah itu kita dapat mengambil pelajaran yang terbaik,” tulisnya berharap.

Selamat kepada Prof. DR. Abd A'la, MA.[nhm]