Jakarta, wahidinstitute.org
Umat Islam di Moro Filipina menderita kemiskinan akibat marginalisasi ekonomi dari pemerintah. “Umat Islam di Moro adalah warga negara kelas dua,” kata  Dr. Amina Rasul mantan menteri kabinet Fidel Ramos di Filipina yang menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Moslems Minority in Secular State: India and Philippine Experiences.

Diskusi ini  diselenggarakan the WAHID Institute, Kamis (14/08/08). Hadir narasumber lainnya Dr. Asghar Ali Engineer  dari India.

Dalam diskusi yang digelar di auditorium Wahid Institute ini, Amina memaparkan pengalaman kaum Moro, sebagai representasi Islam, di Filipina. Direktur Philippine Council on Islam and Democracy (PCID)ini mengemukakan bahwa komunitas Islam di Filipina berpusat di Pulau Mindanao. Yakni, komunitas Moro.

Akibat marjinalisasi itu, Mindanao termasuk propinsi dengan indeks perkembangan SDM paling rendah di antara sepuluh propinsi yang ada di Filipina. Ini pertanda jika kualitas SDM penduduk Mindanao buruk.

Kaum Moro juga kurang terlibat dalam soal partisipasi politik. Pandangan mereka sinis, seperti tampak dalam tanggapan mereka soal pemilu. “Menurut mereka bukan pemilu (election), tetapi seleksi elit pejabat (selection),” tuturnya.

Maksudnya, pemilu bukan lagi kompetisi antar partai untuk mendulang suara, tetapi seleksi pejabat dari partai penguasa saja untuk menempati pos-pos tertentu.

Kedudukannya sebagai minoritas, yang berbeda dengan mayoritas, makin teguh ketika pandangan demokrasi kalangan Islam Filipina berbeda dengan pandangan arus utama. “Buat mereka kedaulatan ada di tangan Tuhan,” rinci Amina.

Bila demokrasi diidentikkan dengan kekuasaan mayoritas, bagi kaum Moro, demokrasi di Filipina tak lebih dari kekuasaan mayoritas Kristen. “Kesamaan di muka hukum di dalam demokrasi, menurut mereka, tidak berlaku bagi kaum minoritas dan orang miskin,” tambahnya.

Identitas Moro dan Islam yang terancam—antara lain akibat perbedaan persepsi dengan mayoritas—dan posisi ekonomi yang marginal kerap menimbulkan pemberontakan di Mindanao. “Pemberontakan ini juga dikarenakan mereka lemah dan perpolitikan dan lemah dalam harapan terhadap pemerintahan, yang sedang berkuasa” tandas Amina.

Mereka yang memberontak dibagi oleh Amina ke dalam dua kategori. “Pertama, kelompok pembebasan. Ada MNLF (Moro National Liberation Front) dan MILF (Moro Islamic Liberation Front),” bebernya.

Kelompok kedua adalah kelompok teroris yang akrab dengan cara-cara kekerasan. Yakni kelompok Abu Sayyaf dan dan kelompok RMS (Rajah Solaiman Movement).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi pemberontakan ini, mulai dari cara damai sampai kekerasan gaya militer. Lembaganya, PCID, turut serta mengatasi masalah dengan berbagai program.

Misalnya, penerbitan the Moro Times  sebagai sisipan dalam The Manila Times, pemberdayaan ulama lokal Moro untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai agamawan, dan penyelenggaraan serangkaian dialog dengan isu-isu yang relevan terhadap pencarian perdamaian, kemajuan, dan demokrasi bagi Muslim Mindanao.

“Ini kami lakukan karena kami percaya bahwa Moro yang damai dan berkembang hanya akan tercapai melalui partisipasi demokrasi yang berarti,” tambahnya.

Akan tetapi, kini Presiden Gloria Macapagal Arroyo lebih menempuh cara milter, karena ia dekat sekaligus ditopang kekuasaannya oleh kalangan militer setempat. Walhasil, Pulau Minadano terus bergolak. Karena itu, ketika ditanya oleh seorang peserta, tentang halangan terberat perdamaian antara kelompok-kelompok tersebut di Filipina, Amina menjawab tegas, “Arroyo”.

“Menjadi muslim di negara sekuler adalah sesuatu yang tidak bertentangan (not incompatible),” jawab Amina lagi ketika ditanyai peserta yang lain soal kemungkinan negara mayoritas muslim, seperti Indonesia, menjadi sebuah negara sekuler.

Bila kalangan Islam Filipina merasa dipinggirkan oleh dominasi kaum Kristen, Asghar menyatakan hal itu tidak terjadi di India. “India pernah dikuasai oleh imperium Muslim untuk beberapa dekade,” jelas ketua Centre for Study of Society and Secularism yang berpusat di Mumbai itu. Imperium yang dimaksud adalah kerajaan Mongol Islam.

Namun demikian, bukan berarti penduduk India Muslim mengalami nasib yang lebih baik. “Meskipun jumlah Muslim di India mencapai 40% dari total penduduk India, hanya 3-4% saja yang memiliki jabatan dalam pemerintahan,” rinci Asghar. Penulis buku “Islam dan Teologi Pembebasan ” itu juga menyatakan bahwa Muslim di India banyak yang miskin dan buta huruf.

Asghar menambahkan minoritas dilindungi pemerintahan India, antara lain dengan menjamin kebebasan beragama. “Secara konstitusional itu ada, tetapi ada banyak problem dalam prakteknya,” tambahnya.

Negara sekuler juga menghadapi persoalan dengan mayoritas sebagaimana dialami oleh negara yang tidak sekuler. “Itu adalah realisme mayoritas (majority realism),” sebutnya.

Realisme mayoritas ini berbentuk agama mayoritas, partai mayoritas, dan seterusnya, yang cenderung meminggirkan minoritas. “Kita harus lawan itu,” imbuhnya.   

Realisme mayoritas juga menumbuhkan identitas tunggal pada diri seseorang, misalnya “identitas saya satu-satunya adalah seorang Muslim” atau “identitas saya satu-satunya adalah saya anggota partai Kongres”. Kata Asghar, “Identitas tunggal itu sebuah problem bagi iklim demokrasi”. Ia dapat menimbulkan konflik dan kekerasan sementara semangat demokrasi hanya bisa dijalankan melalui dialog tanpa kekerasan.

Sebagai pegiat sekuarisme di Mumbai, Asghar teguh menolak bentuk negara Islam sebab sifatnya membahayakan. “Di banyak negara Islam, penguasa menyingkirkan kelompok Islam minoritas,” jelas Asghar mengenai pendapatnya itu. Di Arab Saudi, kelompok Wahabi yang mayoritas menyingkirkan kelompok Islam lain yang tidak sepaham.

Asghar menyatakan bahwa dirinya menjadi Muslim adalah karena hatinya, bukan karena negaranya berbentuk negara Islam. “Islam adalah keyakinan, bukan perkara politik,” pungkasnya menutup diskusi yang berakhir malam hari itu. [WCK, NN]